PRABOWO DAN JALAN PANJANG MENGEMBALIKAN KEDAULATAN EKONOMI BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945
Indonesia - kolaborasiindonesiaku.id-
Oleh: Muh. Idil
Ketua Bidang ESDM DPP IMM
Kemerdekaan Politik dan Pekerjaan Rumah Kedaulatan Ekonomi
Kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata keberhasilan bangsa dalam melepaskan diri dari penjajahan dan mendirikan sebuah negara berdaulat, lebih dari itu, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, dan segala bentuk penguasaan ekonomi yang menghalangi masyarakat menikmati kekayaan bangsanya sendiri. Para pendiri bangsa memahami bahwa kemerdekaan politik tidak akan sempurna tanpa kedaulatan ekonomi, karena itulah ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka meletakkan Pasal 33 sebagai fondasi penyelenggaraan perekonomian nasional.
Pasal 33 bukan sekadar norma konstitusi tentang pengelolaan sumber daya alam, di dalamnya terkandung filosofi ekonomi kebangsaan bahwa kekayaan Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi instrumen pengayaan segelintir orang dan kelompok tertentu.
Namun, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, kedaulatan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Praktik korupsi, penyelundupan, penguasaan sumber daya secara tidak sah serta jaringan kepentingan ekonomi menjadi tantangan yang terus membayangi perjalanan bangsa.
Dalam konteks inilah, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tanggung jawab sejarah yang tidak sederhana, Tidak mudah menjadi Prabowo ketika persoalan yang harus dibenahi bukan hanya tata kelola pemerintahan, melainkan juga struktur ekonomi yang telah lama dipengaruhi berbagai kepentingan kelompok tertentu.
Pasal 33 UUD 1945: Fondasi Kedaulatan Ekonomi Bangsa
Pasal 33 UUD 1945 mengandung pesan fundamental tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia. Ayat pertama menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Sementara itu, ayat ketiga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Selanjutnya, ayat keempat memperkuat prinsip demokrasi ekonomi melalui nilai kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Jika dicermati, konstitusi telah memberikan arah yang jelas, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan dan akumulasi modal, tetapi harus menjamin pemerataan kesempatan serta distribusi kesejahteraan, inilah esensi ekonomi konstitusional Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Pasal 33 sebagai landasan pengelolaan kekayaan nasional. Penegasan tersebut menjadi relevan di tengah kebutuhan untuk memperkuat peran negara dalam mengelola sumber daya strategis dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara lebih adil. Sebab, Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya justru kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil kekayaan tersebut.
Prabowo Dan Agenda Penyelamatan Kekayaan Negara
Salah satu agenda pemerintahan Prabowo yang menjadi perhatian publik adalah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk menertibkan penguasaan kawasan hutan yang bermasalah, menindak pelanggaran, serta mengembalikan pengelolaan aset negara sesuai ketentuan hukum.
Pada 6 Oktober 2026, pemerintah melaporkan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara tahap kedelapan sebesar Rp13,24 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada kementerian terkait. Secara akumulatif, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa uang tunai yang berhasil diselamatkan melalui rangkaian kerja Satgas PKH telah mencapai sekitar Rp52 triliun.
Capaian tersebut penting untuk dicermati bukan semata-mata karena besarnya nilai uang dan luas kawasan yang ditertibkan, melainkan karena menunjukkan upaya negara memperkuat kembali pengawasan dan penguasaan terhadap kekayaan nasional. Tentu, penyelamatan kekayaan negara harus diikuti transparansi, kepastian hukum, dan pengawasan publik. Setiap aset yang berhasil dipulihkan harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, secara konstitusional, langkah tersebut memiliki hubungan erat dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru dikuasai melalui praktik yang melanggar hukum.
Melawan Oligarki dan Membongkar Mafia Ekonomi
Salah satu tantangan terbesar dalam membangun kedaulatan ekonomi adalah memastikan bahwa kekuatan modal tidak mengendalikan kepentingan negara. Kita perlu membedakan antara pengusaha yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan kelompok yang menggunakan kekuatan modal untuk memengaruhi kebijakan publik, menciptakan persaingan tidak sehat, atau memperoleh keuntungan melalui praktik ilegal.
Indonesia membutuhkan pengusaha yang kuat, investasi yang produktif, dan industrialisasi yang berkelanjutan. Namun, seluruh aktivitas ekonomi harus berjalan berdasarkan prinsip persaingan sehat, kepastian hukum, meritokrasi, dan keadilan. Persoalan menjadi serius ketika kekuatan ekonomi digunakan untuk membangun jaringan kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat.
Mafia pangan, mafia energi, mafia pertambangan, penyelundupan, hingga korupsi korporasi bukan sekadar persoalan hukum, Praktik-praktik tersebut dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, serta mengurangi kemampuan negara dalam membiayai kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemberantasan mafia tidak cukup dilakukan dengan menindak pelaku di lapangan. Negara harus berani membongkar jaringan, menelusuri aliran keuntungan ilegal, memperbaiki regulasi, dan menutup celah sistem yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung.
Di sinilah keberanian politik seorang pemimpin diuji, Komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, independen, dan tidak pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok yang kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan, Kekayaan Negara Harus Kembali Menjadi Kesejahteraan Rakyat
Penyelamatan kekayaan negara tidak boleh berhenti pada keberhasilan mengumpulkan uang atau mengambil alih kawasan yang bermasalah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekayaan tersebut dikembalikan menjadi kesejahteraan masyarakat. Inilah makna utama amanat Pasal 33 UUD 1945, Kekayaan negara harus mampu memperkuat pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, membangun infrastruktur desa, memperbaiki kesejahteraan petani dan nelayan, serta membuka kesempatan ekonomi bagi generasi muda.
Petani membutuhkan akses pupuk, benih, pembiayaan, irigasi, teknologi, dan pasar yang adil. Nelayan membutuhkan perlindungan serta fasilitas produksi yang memadai. UMKM membutuhkan akses pembiayaan dan perluasan pasar. Sementara generasi muda membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Lebih jauh, kekayaan sumber daya alam harus menjadi fondasi industrialisasi nasional agar Indonesia tidak selamanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Kedaulatan pangan, energi, dan industri harus dibangun melalui pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin generasi mendatang hanya mewarisi kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan persoalan tata kelola. Kita ingin mereka mewarisi negara yang kuat secara industri, mandiri dalam pangan dan energi, serta memiliki distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
Tidak Mudah Menjadi Prabowo
Tidak mudah menjadi Prabowo karena tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan administratif pemerintahan. Ada persoalan tata kelola, kepentingan ekonomi, praktik korupsi, serta berbagai hambatan struktural yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Mengembalikan kedaulatan ekonomi membutuhkan keberanian politik. Menyelamatkan kekayaan negara membutuhkan ketegasan hukum. Membongkar mafia membutuhkan pembenahan sistem.
Sementara mewujudkan kesejahteraan rakyat membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan yang nyata, Dalam konteks tersebut, agenda penyelamatan kekayaan negara, pemberantasan korupsi, dan penguatan kemandirian ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo merupakan bagian penting untuk dikawal bersama.
Namun, sejarah tidak akan menilai kepemimpinan hanya berdasarkan pernyataan politik maupun angka capaian. Ukuran akhirnya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, apresiasi terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan kritik konstruktif dan pengawasan objektif. Mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memastikan amanat konstitusi tidak berhenti sebagai slogan politik.
Dukungan terhadap agenda kebangsaan bukan berarti meninggalkan sikap kritis. Justru melalui pengawasan dan partisipasi publik, cita-cita ekonomi konstitusional dapat terus diperjuangkan.
Mengembalikan Kekayaan Indonesia Kepada Cita-Cita Kemerdekaan
Pada akhirnya, perjuangan mengembalikan kedaulatan ekonomi bukanlah agenda satu pemerintahan atau satu generasi. Ini merupakan pekerjaan panjang yang diwariskan para pendiri bangsa kepada seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab sejarah untuk memperkuat agenda tersebut melalui pembenahan tata kelola negara, penyelamatan kekayaan nasional, pemberantasan korupsi, dan penguatan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan nasional.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Indonesia membutuhkan sistem pengelolaan yang adil. Indonesia tidak kekurangan kekuatan ekonomi. Indonesia membutuhkan distribusi kesejahteraan yang merata. Dan Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang memiliki gagasan besar. Indonesia membutuhkan kesempatan agar seluruh potensi tersebut dapat berkembang.
Tidak mudah menjadi Prabowo, ketika tanggung jawab yang diemban bukan sekadar memimpin pemerintahan, melainkan juga memperjuangkan kedaulatan ekonomi bangsa. Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan arah. Pemerintah bertanggung jawab menjalankannya, masyarakat berkewajiban mengawalnya, dan generasi muda harus memastikan cita-cita tersebut tidak berhenti sebagai warisan sejarah.
Sebab, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang siapa yang menguasai negara, melainkan tentang bagaimana negara mengelola kekayaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
by